SISTEM DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH

 SISTEM DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH

1.      SISTEM

A. Pengertian Sistem

Sistem dapat didefinisikan sebagai seperangkat objek dengan hubungan-hubungan antara objek dan hubungan antar atributnya. Dengan kata lain, sistem adalah suatu kesatuan utuh yang terjalin dari :

1.      Sejumlah bagian,

2.      Hubungan bagian-bagian, dan

3.      Atribut dari bagian-bagian itu maupun dari hubungan itu.

Sistem merupakan istilah dari bahasa Yunani, yaitu dari kata “system” yang artinya adalah himpunan bagian atau unsur yang saling berhubungan secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Sedang menurut beberapa ahli pengertian sistem adalah sebagai berikut :

Menurut Ludwig Von Bartalanfy  Sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatuantar relasi diantara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Menurut Anatol Raporot Sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Menurut L. Ackof  Sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya.  Istilah sistem dapat digunakan untuk mengacu kepada jaringan yang luas, mulai dari satuan terkecil sampai seluruh alam semesta. Semua sistem mempunyai keunikan sifat yang memungkinkan sistem-sistem itu dapat dibedakan dari yang lain, walaupun dengan yang sangat serupa dan dapat dibedakan dari lingkungannya.

B. Jenis Dasar Sistem

Ada dua jenis dasar sistem, yaitu :

1.      Sistem terbuka adalah sistem yang mengadakan pertukaran masalah dan energi dengan lingkungannya.

2.      Sistem tertutup bersifat self-containes dan tidak berpengaruh oleh sistem lain atau lingkungannya.

Masalah ”keterbukaan” dan ”ketertutupan” sistem bukanlah proporsi yang sederhana. Kualitas yang unik dari sistem terbuka adalah kemampuannya menghalangi kecenderungan entropi. Akan tetapi sistem terbuka dapat mengurangi entropi hanya melalui bekerja, yang harus menyalurkan sumber energi lain. Kecenderungan entropi itu konstan dan memerlukan perhatian yang berkesinambungan agar dapat memelihara dan memperbaiki kehidupan sistem itu. Semua sistem mempunyai subsistem yang dapat didefinisikan sebagai sistem sendiri. Masalahnya adalah bahwa karena suatu sistem misalnya suatu sekolah mempunyai sifat ”terbuka” tidak berarti bahwa sistem itu tetap atau tetap akan berfungsi dinamis atau memberikan kontribusi secara maksimal. Untuk menjadi terbuka secara maksimal, berarti suatu upaya yang sadar pada sistem itu untuk memaksimumkan baik eksistensinya maupun hubungan dengan lingkungannya. Kunci eksistensi semua sistem terbuka adalah pertumbuhan dan perkembangan sistem itu dari keadaan permulaan yang primitif dan embrionik kepada keadaan fungsionalitas yang matang, aturan yang meningkat, diferensiasi, variasi dan keadaan kompleks. Ketika sistem terbuka itu melibatkan dan menarik sumbernya sendiri dari lingkungannya, eksistensi dinamissistem itu dan konstribusinya kepada dirinya sendiri dan kepada lingkungannya meningkat. Evolusi semacam itu menjamin keterbukaan melalui kegiatan sistem. Dalam pengertian dasar sistem terbuka ada beberapa implikasi bagi administrator pendidikan dan tugasnya. Yang pertama dan yang paling penting adalah ide bahwa suatu sistem lebih dari sekedar bagian-bagian yang dapat dirumuskan.

Bagian-bagian dari sistem adalah sebagai berikut :

a.      Hubungan antara bagian-bagiannya

b.      Atribut bagian-bagiannya dan hubungan-hubungannya

Oleh karena itu, sistem merupakan kesatuan (entity) yang komplek dengan dimensi yang kuantatif. Agar dapat memahami atau bekerja dengan suatu sistem, seorang harus mengetahui komponen-komponen sistem itu sendiri serta bagaimana komponen-komponen ini berhubungan secara fungsional dan memahami aspek-aspek kualitatif komponen-komponen itu dan saling ketergantungan.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Macam-macam struktur organisasi

Struktur Organisasi pendidikan yang pokok ada dua macam yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Di antara kedua struktur tersebut terdapat beberapa struktur campuran yakni yang lebih cenderung ke arah sentralisasi mutlak dan yang lebih mendekati disentralisasi tetapi beberapa bagian masih diselenggarakan secara sentral. Pada umumnya, struktur campuran inilah yang berlaku dikebanyakan negara dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bagi bangsanya.

1. Struktur Sentralisasi

Di negara-negara yang organisasi pendidikannya di jalankan secara sentra, yakni yang kekuasaan dan tanggung jawabnya dipusatkan pada suatu badan di pusat pemerintahan maka pemerintah daerah kurang sekali atau sama sekali tidak mengambil bagian dalam administrasi apapun. Segala sesuatu yang mengenai urusan-urusan pendidikan, dari menentukan kebijakan (poliey) dan perencanaan, penentuan struktur dan syarat-syarat personel, urusan kepegawaian, sampai kepada penyelenggaraan bangunan-bangunan sekolah, penentuan kurikulum, alat-alat pelajaran, soal-soal dan penyelenggaraan ujian-ujian, dan sebagainya. Semuanya ditentukan dan ditetapkan oleh dan dari pusat. Sedangkan bawahan dan sekolah-sekolah hanya merupakan pelaksana-pelaksana pasif dan tradisional semata-mata. Sesuai dengan sistem sentralisasi dalam organisasi pendidikan ini, kepala sekolah dan guru-guru dalam kekuasaan dan tanggung jawabnya, serta dalam prosedur-prosedur pelaksanaan tugasnya sangat dibatasi oleh peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi dari pusat yang diterimanya melalui hierarchi atasannya. Dalam sistem sentralisasi semacam ini, ciri-ciri pokok yang sangat menonjol adalah keharusan adanya uniformitas (keseragaman) yang sempurna bagi seluruh daerah di lingkungan negara itu. Keseragaman itu meliputi hampir semua kegiatan pendidikan, teutama di sekolah-sekolah yang setingkat dan sejenis.

Adapun keburukan/keberatan yang prinsipal ialah :

a.       Bahwa administrasi yang demikian cenderung kepada sifat-sifat otoriter dan birokratis. Menyebabkab para pelaksana pendidikan, baik para pengawas maupun kepala sekolah serta guru-guru menjadi orang-orang yang pasif dan bekerja secara rutin dan tradisional belaka.

b.      Organisasi dan administrasi berjalan sangat kaku dan seret, disebabkan oleh garis-garis komunikasi antara sekolah dan pusat sangat panjang dan berbelit-belit, sehingga kelancaran penyelesaian persoalan-persoalan kurang dapat terjamin.

c.       Karena terlalu banyak kekuasaan dan pengawasan sentral, timbul penghalang penghalang bagi inisiatif setempat, dan mengakibatkan uniformalitas yang mekanis dalam administrasi pendidikan, yang biasanya hanya mampu untuk sekedar hanya membawa hasil-hasil pendidikan yang sedang atau sedikit saja.

2. Struktur Desentralisasi

Di negara-negara yang organisasi pendidikannya di-desentralisasi, pendidikan bukan urusan pemerintah pusat, melainkan menjad tanggung jawab pemerintah daerah dan rakyat setempat. Penyelenggaraan dan pengawasan sekolah-sekolah pun berada sepenuhnya dalam tangan penguasa daerah. Kemudian pemerintah daerah membagi-bagikan lagi kekuasaannya kepada daerah yang lebih kecil lagi, seperti kabupaten/kotapraja, distrik, kecammatan dan seterusnya dalam penyelengaraan dan pembangunan sekolah, sesuai dengan kemampuan, kondisi-kondisi, dan kebutuhan masing-msing. Tiap daerah atau wilayah diberi otonomi yang sangat luas yang meliputi penentuan anggaran biaya, rencana-rencana pendidikan, penentuan personel/guru, gaji guru-guru pegawai sekolah, buku-buku pelajaran, juga tentang pembangunan, pemakaian serta pemeliharaan gedung sekolah. Dengan struktur organisasi pendidikan yang dijalankan secara desentralisasi seperti ini, kepala sekolah tidak semata-mata merupakan seorang guru kepala, tetapi  seorang pemimpin, profesional dengan tanggung jawab yang luas dan langsung terhadap hasil-hasil yang dicapai oleh sekolahnya. Ia bertanggung jawab langsung terhadap pemerintahan dan masyarakat awasan dan social-control yang langsung dari pemerintahan dan masyarakat setempat. Hal ini disebabkab karena kepala sekolah dan guru-guru adalah petugas-petugas atau karyawan-karyawan pendidik yang dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh pemerintah daerah setempat.  Tentu saja, sistem desentralisasi yang ekstrim seperti ini ada kebaikan dan keburukannya.

Beberapa kebaikan yang mungkin terjadi ialah :
a. Pendidikan dan pengajaran dapat disesuaikan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
b. Kemungkinan adanya persaingan yang sehat diantara daerah atau wilayah sehingga masing-masing berlomba-lomba untuk menyelenggarakan sekolah dan pendidikan yang baik.
c. Kepala sekolah, guru-guru, dan petugas-petugas pendidikan yang lain akan bekerja dengan baik dan bersungguh-sungguh karena dibiayai dan dijamin hidupnya oleh pemerintah da masyarakat setempat.
Adapun keburukannya adalah sebagai berikut :
a. Karena otonomi yang sangat luas, kemungkinan program pendidikan diseluruh negara akan berbeda-beda. Hal ini akan menimbulkan perpecahan bangsa.
b. Hasil pendidikan dan pengajaran tiap-tiap daerah atau wilayah sangat berbeda-beda, baik mutu, sifat maupun jenisnya, sehingga menyulitkan bagi pribadi murid dalam mempraktekkan pengetahuan atau kecakapannya dikemudian hari di dalam masyarakat yang lebih luas.
c. Kepala sekolah, guru-guru, dan petugas pendidikan lainnya cenderung untuk menjadi karyawan-karyawan yang materialistis, sedangkan tugas dan kewajiban guru pada umumnya lain dari pada karyawan-karyawan yang bukan guru.
d. Penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan yang diserahkan kepada daerah atau wilayah itu mungkin akan sangat memberatkan beban mayarakat setempat.
(Ngalim Purwanto, 1991:26-27)

untuk melengkapi perpustakaan makalah silahkan klik download dibawah ini

semoga bermanfaat